Jakarta, 7 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan platform perjalanan Travel Whoosh, layanan daring yang terafiliasi dengan sistem pemesanan tiket Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Penyelidikan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan dana negara dalam proyek strategis nasional yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut sumber internal KPK, penyelidikan telah memasuki tahap pengumpulan data dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan sistem aplikasi tersebut. Dugaan korupsi muncul setelah adanya temuan awal mengenai ketidaksesuaian antara anggaran proyek digitalisasi layanan dan hasil implementasinya di lapangan.
Fokus KPK pada Transparansi Dana Publik
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam konferensi pers di Jakarta, menyatakan bahwa lembaganya berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan dana publik. “KPK memastikan proses hukum berjalan objektif dan profesional. Kami tidak menuduh siapapun sebelum ada bukti yang kuat,” ujarnya.
Ali menambahkan, KPK tengah menelusuri kontrak kerja sama antara pihak pengembang aplikasi dan perusahaan operator kereta cepat. Fokus utama penyidik adalah memastikan apakah ada indikasi mark-up anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau praktik gratifikasi dalam proses tender.
Dugaan Ketidakwajaran Anggaran
Berdasarkan laporan awal dari auditor independen, biaya pengembangan platform Travel Whoosh mencapai angka yang dinilai tidak wajar dibandingkan dengan standar industri. Nilai proyek disebut mencapai lebih dari Rp120 miliar, dengan sebagian besar dana digunakan untuk pengadaan sistem backend dan infrastruktur digital.
Namun, sejumlah pakar teknologi menilai harga tersebut terlalu tinggi untuk proyek dengan skala dan fitur yang ditawarkan. Selain itu, beberapa modul dalam aplikasi disebut belum berfungsi optimal sejak peluncuran awal, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran.
Respons Pihak Travel Whoosh
Manajemen Travel Whoosh melalui siaran pers menyatakan siap bekerja sama penuh dengan KPK. Mereka menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk standar pengadaan barang dan jasa BUMN. “Kami mendukung penuh langkah KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Audit internal juga sedang kami lakukan untuk menjaga integritas perusahaan,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Pihak Travel Whoosh juga menyoroti pentingnya tidak mengaitkan isu hukum dengan kinerja layanan publik. Mereka memastikan bahwa operasional pemesanan tiket dan layanan pelanggan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Desakan Publik untuk Keterbukaan
Lembaga antikorupsi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong agar KPK bertindak transparan dalam mengungkap kasus ini. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai kasus Travel Whoosh bisa menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek digital BUMN yang bernilai besar.
“Digitalisasi sektor publik memang penting, tetapi harus diiringi dengan tata kelola yang baik. KPK perlu memastikan agar setiap rupiah yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Potensi Dampak bagi Proyek Strategis Nasional
Kasus dugaan korupsi ini juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap proyek kereta cepat yang menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia. Pemerintah berharap kasus ini tidak menghambat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap upaya digitalisasi layanan transportasi nasional.
KPK menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berjalan hingga seluruh fakta terungkap. Lembaga ini juga membuka kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan jika ditemukan bukti kuat adanya unsur pidana korupsi.
Dengan langkah tegas KPK, publik menaruh harapan besar agar kasus ini menjadi pelajaran penting dalam tata kelola proyek digital pemerintah dan BUMN di masa depan. Transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas diharapkan menjadi prinsip utama dalam setiap inovasi yang melibatkan dana publik.
