Evaluasi Program Rekonstruksi Pasca-Gempa di Lombok

Dari Puing Menuju Asa: Evaluasi Komprehensif Program Rekonstruksi Pasca-Gempa di Lombok

Pendahuluan: Ketika Bumi Berguncang dan Asa Memudar

Pada pertengahan tahun 2018, serangkaian gempa bumi dahsyat mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terperikan. Dimulai dengan gempa berkekuatan 6,4 SR pada 29 Juli, disusul oleh gempa 7,0 SR pada 5 Agustus, dan serangkaian gempa susulan yang terus-menerus, Lombok seolah berada di ambang kehancuran. Ribuan nyawa melayang, ratusan ribu rumah rata dengan tanah, fasilitas umum hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Lebih dari sekadar kerugian material, gempa ini menghantam mental dan sosial masyarakat, merenggut rasa aman dan harapan mereka.

Dalam menghadapi skala bencana yang masif ini, pemerintah Indonesia, bersama berbagai lembaga kemanusiaan nasional dan internasional, meluncurkan program rekonstruksi besar-besaran. Program ini bukan sekadar membangun kembali fisik bangunan, melainkan juga berambisi untuk mengembalikan kehidupan, menumbuhkan kembali perekonomian, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan. Empat tahun lebih berlalu sejak guncangan dahsyat itu, tibalah saatnya untuk melakukan evaluasi komprehensif: sejauh mana program rekonstruksi ini berhasil? Tantangan apa saja yang dihadapi? Dan pelajaran berharga apa yang dapat dipetik untuk penanganan bencana serupa di masa mendatang?

1. Latar Belakang Bencana dan Respons Awal

Gempa Lombok 2018 adalah salah satu bencana alam terbesar di Indonesia dalam dekade terakhir. Data resmi mencatat lebih dari 560 korban jiwa, lebih dari 1.500 luka-luka, dan hampir 400.000 orang mengungsi. Kerusakan fisik sangat parah: lebih dari 130.000 rumah rusak berat, 30.000 rusak sedang, dan 60.000 rusak ringan. Infrastruktur vital seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan jalan juga mengalami kerusakan signifikan. Total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Fase respons awal pasca-gempa diprioritaskan pada penyelamatan jiwa, penanganan pengungsi, penyediaan kebutuhan dasar (makanan, air bersih, sanitasi, tenda), dan layanan medis darurat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi koordinator utama, didukung oleh TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan berbagai organisasi non-pemerintah. Setelah fase tanggap darurat mereda, perhatian beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Pilar dan Mekanisme Program Rekonstruksi

Program rekonstruksi Lombok didasarkan pada prinsip "Build Back Better" (Membangun Kembali Lebih Baik), yang berarti tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar lebih tahan bencana. Beberapa pilar utama dan mekanisme yang diterapkan meliputi:

• Pembangunan Kembali Rumah Rusak Melalui Mekanisme Swakelola: Ini adalah salah satu pendekatan paling unik dan ambisius. Pemerintah menyalurkan bantuan stimulan berupa dana tunai langsung kepada masyarakat korban gempa untuk membangun kembali rumah mereka secara mandiri, dengan pendampingan teknis. Dana dibagi menjadi tiga kategori: Rp 50 juta untuk rumah rusak berat (RB), Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang (RS), dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan (RR). Mekanisme ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, dan mempercepat proses pembangunan dengan melibatkan tenaga kerja lokal.
  • Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Kayu (Rika), dan Rumah Instan Baja Ringan (Riba): Sebagai standar bangunan tahan gempa, pemerintah mendorong penggunaan teknologi Risha dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), atau teknologi serupa seperti Rika dan Riba yang relatif cepat dibangun dan tahan gempa.
• Perbaikan dan Pembangunan Kembali Infrastruktur Publik: Meliputi sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jembatan, dan jalan. Pembangunan ini dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah dengan anggaran APBN.
• Pemulihan Ekonomi dan Sosial: Program ini mencakup bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, penyaluran bibit pertanian, pengembangan pariwisata, serta dukungan psikososial bagi korban terdampak, terutama anak-anak dan lansia.
• Penguatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Bencana: Sosialisasi mengenai konstruksi tahan gempa, pelatihan evakuasi, dan pembentukan desa tangguh bencana menjadi bagian integral dari program ini.
• Koordinasi Lintas Sektor: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.

3. Indikator Keberhasilan dan Capaian Positif

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program rekonstruksi Lombok telah mencatat sejumlah keberhasilan yang patut diapresiasi:

• Pembangunan Kembali Rumah Tinggal: Hingga akhir tahun 2021, sebagian besar rumah rusak berat, sedang, dan ringan telah selesai dibangun atau diperbaiki. Ribuan keluarga telah kembali menempati rumah layak huni yang lebih aman dan tahan gempa. Ini adalah capaian monumental mengingat skala kerusakan awal.
• Pemulihan Infrastruktur Publik: Banyak sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah yang telah berdiri kembali, memungkinkan aktivitas belajar mengajar, layanan kesehatan, dan kegiatan keagamaan kembali berjalan normal. Jalan-jalan yang rusak juga telah diperbaiki, memulihkan konektivitas antar wilayah.
• Pemberdayaan Masyarakat Melalui Swakelola: Mekanisme swakelola, meskipun tidak luput dari kritik, terbukti mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Banyak tukang bangunan lokal mendapatkan pekerjaan, dan masyarakat merasa lebih memiliki proses pembangunan rumah mereka sendiri.
• Peningkatan Kesadaran Bencana: Melalui sosialisasi dan pendampingan, masyarakat Lombok kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konstruksi tahan gempa dan cara menghadapi bencana. Konsep "Build Back Better" telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif.
• Dukungan Psikososial: Program dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak, membantu memulihkan trauma pasca-gempa dan mengembalikan semangat hidup masyarakat.

4. Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan

Di balik keberhasilan, program rekonstruksi Lombok juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang kompleks, memperlambat proses dan menimbulkan berbagai permasalahan:

• A. Aspek Teknis dan Kualitas Konstruksi:

  • Keterbatasan Tenaga Ahli dan Tukang: Meskipun swakelola memberdayakan, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses atau pengetahuan memadai tentang standar konstruksi tahan gempa, apalagi dalam skala besar. Ketersediaan tenaga tukang yang terampil dan bersertifikat masih terbatas.
  • Kualitas Material Bangunan: Pengawasan terhadap kualitas material yang digunakan oleh masyarakat kadang kurang optimal. Ada kasus di mana material di bawah standar digunakan demi menghemat biaya atau karena keterbatasan pasokan.
  • Penerapan Risha/Rika/Riba: Meskipun didorong, penerapan teknologi ini tidak selalu seragam. Beberapa masyarakat masih memilih model rumah konvensional, dan ada kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar teknis yang direkomendasikan.
  • Kondisi Geografis: Beberapa wilayah terdampak memiliki kondisi tanah yang tidak stabil atau berada di zona rawan gempa, memerlukan perlakuan khusus yang kadang tidak tercakup sepenuhnya dalam dana stimulan atau pendampingan standar.

• B. Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat:

  • Validasi Data Korban dan Penerima Bantuan: Proses verifikasi data kerusakan rumah dan siapa yang berhak menerima bantuan seringkali menjadi sumber masalah. Terdapat keluhan tentang data yang tidak akurat, tumpang tindih, atau bahkan manipulasi, menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
  • Konflik Internal Kelompok Masyarakat (Pokmas): Mekanisme swakelola mensyaratkan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Namun, dinamika internal Pokmas, seperti perbedaan pendapat, konflik kepentingan, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, dapat menghambat proses pembangunan.
  • Kapasitas Pengelolaan Dana: Tidak semua Pokmas atau individu memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dana bantuan yang besar, mulai dari perencanaan anggaran, pembelian material, hingga pembayaran tukang, sehingga rentan terhadap penyelewengan atau salah urus.
  • Ketergantungan dan Harapan Berlebihan: Beberapa masyarakat masih menunggu bantuan penuh dari pemerintah, sehingga inisiatif mandiri menjadi kurang optimal.

• C. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi:

  • Birokrasi dan Prosedur yang Rumit: Proses pencairan dana bantuan seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit, mulai dari verifikasi data, pengajuan proposal, hingga persetujuan akhir. Hal ini memperlambat progres pembangunan.
  • Koordinasi Antar Lembaga: Meskipun ada Satgas, koordinasi antara BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan lembaga lain kadang masih menghadapi kendala, menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih atau kurang sinergis.
  • Transparansi dan Akuntabilitas: Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan masih perlu ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan akuntabilitas kepada publik.

• D. Aspek Pendanaan:

  • Keterlambatan Pencairan Dana: Seringkali terjadi keterlambatan dalam pencairan dana stimulan, baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke rekening Pokmas atau individu, yang menghambat pembelian material dan pembayaran tukang.
  • Kecukupan Dana: Dalam beberapa kasus, dana stimulan yang diberikan dirasa tidak cukup untuk membangun rumah sesuai standar, terutama jika harga material melonjak atau jika ada kondisi khusus pada lokasi pembangunan.

5. Dampak Jangka Panjang dan Pembelajaran Berharga

Terlepas dari berbagai tantangan, program rekonstruksi Lombok telah memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dan pembelajaran berharga bagi penanganan bencana di masa depan:

• Peningkatan Ketahanan Bangunan: Banyak rumah yang kini berdiri di Lombok dibangun dengan standar tahan gempa, meningkatkan ketahanan fisik masyarakat terhadap potensi bencana serupa.
• Penguatan Kohesi Sosial: Proses membangun kembali secara swakelola, meskipun sulit, pada akhirnya mampu memperkuat ikatan sosial dan rasa gotong royong di antara warga.
• Peningkatan Kapasitas Lokal: Masyarakat Lombok, baik individu maupun kelompok, kini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam proses pembangunan dan pengelolaan proyek berskala kecil.
• Model Penanganan Bencana: Pengalaman Lombok menjadi studi kasus penting bagi Indonesia dalam menerapkan pendekatan swakelola dan "Build Back Better" dalam skala besar, memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
• Pentingnya Data Akurat: Bencana Lombok menggarisbawahi krusialnya data kerusakan dan data penduduk yang akurat dan terverifikasi sejak awal, untuk menghindari masalah di tahap rekonstruksi.
• Fleksibilitas dan Adaptasi: Program rekonstruksi harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, kebutuhan spesifik masyarakat, dan dinamika yang terus berubah.

6. Rekomendasi untuk Perbaikan di Masa Depan

Berdasarkan evaluasi ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program rekonstruksi pasca-bencana di masa mendatang:

• Penguatan Mekanisme Verifikasi Data: Investasi pada sistem pendataan yang akurat, cepat, dan transparan untuk identifikasi kerusakan dan penerima bantuan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan validasi berlapis.
• Peningkatan Pendampingan Teknis dan Pengawasan Kualitas: Memperbanyak dan memperkuat peran fasilitator lapangan yang kompeten dalam memberikan pendampingan teknis konstruksi tahan gempa dan pengawasan kualitas material secara berkelanjutan.
• Penyederhanaan Prosedur Pencairan Dana: Memangkas rantai birokrasi dan mempercepat proses pencairan dana dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi.
• Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Menyediakan pelatihan manajemen dana dan proyek bagi Pokmas atau individu, serta pelatihan keterampilan tukang bangunan tahan gempa.
• Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Memasukkan prinsip PRB dalam setiap tahap pembangunan dan perencanaan tata ruang, tidak hanya pada fase rekonstruksi.
• Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor: Membangun sistem koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi antarlembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sejak tahap pra-bencana.
• Desain Program yang Fleksibel: Merancang program yang dapat mengakomodasi keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis di wilayah terdampak.

Kesimpulan: Sebuah Perjalanan Penuh Ketabahan

Program rekonstruksi pasca-gempa di Lombok adalah sebuah potret kompleks dari upaya besar sebuah bangsa untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari birokrasi yang rumit, masalah data, hingga kendala teknis dan sosial, program ini telah berhasil mengembalikan sebagian besar infrastruktur dan rumah tinggal bagi masyarakat Lombok. Lebih dari itu, ia telah menanamkan benih kesadaran akan pentingnya ketahanan bencana dan semangat kebersamaan.

Lombok kini tidak hanya bangkit secara fisik, tetapi juga bertransformasi menjadi laboratorium pembelajaran penting bagi Indonesia dan dunia dalam penanganan bencana. Perjalanan dari puing-puing kehancuran menuju asa yang baru adalah bukti ketabahan masyarakat Lombok dan komitmen berbagai pihak. Dengan terus belajar dari pengalaman, mengidentifikasi kelemahan, dan memperkuat keberhasilan, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan bencana di masa depan, memastikan bahwa setiap "Build Back Better" benar-benar berarti membangun kembali dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.