Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas kembali turun ke jalan dalam aksi besar bertajuk “Tolak Tunjangan DPR” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan perumahan DPR yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Gelombang demonstrasi ini merebak di sejumlah kota besar dan menjadi perbincangan nasional, terutama karena muncul pada saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Aksi mahasiswa ini tidak hanya menyoroti nominal tunjangan yang dianggap tidak masuk akal, tetapi juga mempertanyakan urgensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurut para peserta aksi, pemberian tunjangan sebesar itu tidak mencerminkan sensitivitas sosial wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat luas, terlebih ketika banyak sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan masih membutuhkan alokasi anggaran yang lebih memadai.
Seruan Mahasiswa: “Prioritaskan Rakyat, Bukan Fasilitas Elite”
Dalam berbagai orasi, mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar menolak angka tertentu, tetapi mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas dan tunjangan pejabat publik. Mereka menilai bahwa langkah tersebut penting agar pembangunan Indonesia tidak terhambat oleh pemborosan anggaran.
Spanduk bertuliskan “Prioritaskan Rakyat” dan “Setop Pemborosan Anggaran Publik” terlihat mendominasi lautan massa. Mahasiswa juga menekankan bahwa DPR seharusnya menjadi teladan dalam efisiensi anggaran, bukan justru menikmati fasilitas yang dianggap jauh dari batas kewajaran, terutama pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.
Selain isu tunjangan perumahan, peserta aksi juga menyoroti sejumlah komponen fasilitas lainnya yang dinilai perlu dievaluasi, seperti tunjangan kinerja, perjalanan dinas, dan biaya operasional. Mereka menuntut mekanisme transparansi yang lebih akuntabel agar publik dapat mengetahui secara detail penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Aksi Serentak di Berbagai Kota
Demonstrasi yang berlangsung serentak ini terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Di beberapa daerah, aksi berlangsung damai dengan pengawalan kepolisian. Di Jakarta, ribuan mahasiswa berkumpul di sekitar gedung parlemen sambil membacakan petisi yang berisi lima tuntutan utama, termasuk pemangkasan tunjangan DPR dan revisi kebijakan fasilitas pejabat negara.
Beberapa organisasi mahasiswa menyatakan bahwa aksi ini akan berlanjut apabila pemerintah dan DPR tidak memberikan penjelasan yang transparan dan tidak menindaklanjuti aspirasi publik. Mereka menilai bahwa tuntutan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk keadilan anggaran dan integritas lembaga negara.
Reaksi Publik dan Pemerhati Kebijakan
Aksi mahasiswa mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa kritik terhadap tunjangan DPR adalah bentuk kontrol publik yang sah, terutama ketika menyangkut penggunaan APBN. Pemerhati kebijakan publik juga menyoroti perlunya peninjauan ulang seluruh fasilitas pejabat agar lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan nyata.
Beberapa analis menegaskan bahwa keberanian mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Mereka mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Harapan Mahasiswa: Reformasi Anggaran dan Transparansi
Pada akhir aksi, mahasiswa menyampaikan harapan bahwa pemerintah dan DPR dapat melakukan reformasi anggaran secara komprehensif, tidak hanya pada tunjangan perumahan, tetapi juga seluruh paket fasilitas yang diterima pejabat publik. Mereka meminta adanya audit terbuka yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Aksi “Tolak Tunjangan DPR” ini menjadi salah satu gelombang protes terbesar tahun ini, sekaligus menegaskan bahwa mahasiswa masih menjadi garda depan dalam mengawal kebijakan publik. Dengan tekanan yang semakin kuat dari publik, isu tunjangan DPR diprediksi akan terus menjadi sorotan hingga ada langkah nyata dari pemerintah dan parlemen untuk merespons tuntutan tersebut.
